Kajari dan Kasi Intelijen Se Jawa Timur mengikuti Sosialisasi Perpu Ormas

Sosialisasi Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sosialisasi Instruksi Jaksa Agung RI No. INS-003/A/JA/8/2017 dan UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang penanganan konflik sosial

Kegiatan sosialisasi Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sosialisasi Instruksi Jaksa Agung RI No. INS-003/A/JA/8/2017 dan UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang penanganan konflik sosial, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, pada hari kamis tanggal 26 Oktober 2017, pelaksanaan Sosialisasi diikuti oleh Direktur II pada JAM Intel kejaksaan Agung RI, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Koordinator pada JAM Intel, Kasubdit pada JAM Intel Kejagung RI, para Kajari se Jawa Timur dan Kasi Intel se Jawa Timur.
Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif, Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Dalam Perppu ini ditegaskan, bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selain itu dalam Perppu ini ditegaskan, bahwa Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggung ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ormas juga dilarang melakukan kegiatan sparatis yang mengancam kedaulatan NKRI, dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.
“Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana,” bunyi Pasal 60 Perppu ini.

Dengan adanya sosialisasi Undang-Undang No 7 tahun 2012 ini, diharapkan semua unsur baik masyarakat maupun instansi terkait mengetahui dan memahami penanganan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat.
UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial pada intinya menyebutkan Penanganan konflik sosial diidentifikasi sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistimatis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi  konflik  mencakup  pencegahan  konflik,  dan   pemulihan pasca konflik, ketiga cakupan ruang lingkup tersebut dilaksanakan oleh pemerintah  daerah dan masyarakat. Adapun penjabaran Pasal dari UU No. 7 Tahun 2012 adalah Percegahan Konflik
Sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Bupati, dan masyarakat. Penghentian Konflik sebagai serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Pemulihan Pasca Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik, dilaksanakan sebagai kewajiban oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur.

Sebagai narasumber/ pembicara dalam sosialisasi ini yaitu Koordinator Pada JAM Intel Kejagung RI, Kasubdit Pada JAM intel kejagung RI.