AHLI GEODESI DITERJUNKAN LANGSUNG GUNA PENGECEKAN VOLUME TANAH DI DESA BULUSARI

Pengecekan volume tanah oleh Kejari Kabupaten Pasuruan yang dipimpin langsung Kepala Seksi Pidana Khusus (PIDSUS) Denny Saputra, SH.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan kembali membuka kasus dugaan penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) seluas 4,6 hektare di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

Koprs Adhyaksa mendatangi lokasi TKD Bulusari di Dusun Jurangpelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Selasa (5/3/2019) siang. Dalam kesempatan kali ini, penyidik membawa ahli geodesi dari ITN Malang. Penyidik ingin mengetahui kerugian negara atas dugaan penyalahgunaan TKD Desa Bulusari ini. Makanya, ahli geodesi ini didatangkan untuk menghitung sedimentasi akhir menentukan tinggi dan volume tanah yang diduga hilang.

“Bentuk penyalahgunaan TKD ini adalah adanya dugaan memanfaatkan TKD ini dikeruk selama empat tahun, mulai 2013 – 2017. Nah, uang hasil penjualan tanah yang dikeruk itu dimasukkan ke dalam KAS Desa,” ungkap Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Pasuruan Denny Saputra, SH.

Dikatakan Kasi PIDSUS, ahli geodesi ini nantinya akan menghitung volume awal dan sekarang.

Akan dihitung, kata dia, berapa banyak volume tanah yang dikeruk, diduga dijual, dan hasil penjualannya tidak disetorkan. Hari ini, ahil ini melakukan pengukuran menggunakan alat.

“Nanti setelah hasil dari ahli geodesi ini keluar, akan kami bawa hasil ahli dari geodesi sekaligus membawa hasil dari pemeriksaan BPN terkait luas dan status tanah ke BPKP. Nah, di sana di BPKP akan dihitung kerugian uang negaranya, dan selanjutnya akan ketemu nanti nominal kerugian negara,” jelas Kasi PIDSUS.

Menurut Kasi PIDSUS, status kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Tak lama lagi, pihaknya akan menentukan sikap untuk menentukan siapa calon tersangkanya.

Semuanya akan dilakukan setelah hasil dari BPKP atau kerugian negara sudah ditemukan. Untuk pemeriksaan saksi, dan cek lokasi, sudah dilakukan selama ini. Dari hasil pengumpulan barang bukti dan keterangan (Pulbaket) selama ini, kata dia, indikasi itu sangat kuat. Ada sebuah rekayasa, TKD seluas 4,6 hektar ini dikeruk dan dijual ke sejumlah perusahaan di Jawa Timur. Bahkan, hasil penjualan TKD ini diduga kuat mengalir ke sejumlah oknum perangkat desa. Diduga kuat, ada unsur kesengajaan untuk tidak menyetorkan hasil penjualan tanah TKD ke KAS Desa dengan tujuan tertentu. Termasuk memperkaya diri sendiri atau kelompok.

“Jadi hasil dari pengerukan tanah TKD ini dijual ke beberapa perusahaan di Surabaya, Sidoarjo, dan kota atau kabupaten lainnya. Tapi ini masih akan kami kembangkan, kami akan mendalaminya lebih lanjut setelah ini,” tambahnya.

Ia mengatakan, dalam kasus ini, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan berkas perkaranya. Ia berjanji setelah hasil keluar, pihaknya akan cepat membawanya ke BPKP untuk dijadikan dasar menghitung kerugian negaranya.

“Kemarin kami memang sempat kesulitan mencari ahli geodesi. Kami sempat bingung mencari ahli geodesi ini, kalau ahli lainnya banyak. Nah, kami memang mencari ahli geodesi yang punya peralatan lengkap. Mudah – mudahan bisa cepat selesai, dan kasus bisa segera dinaikkan,” pungkasnya.

Link berita : http://jatim.tribunnews.com