JPN DAMPINGI BPJS KETENAGA KERJAAN, TAGIH PERUSAHAAN YANG TIDAK TERTIB BAYAR IURAN

 

Perusahan yang tidak tertib tersebut dipanggil ke Kejaksaan dan dilakukan mediasi terkait pembayaran iuran BPJS Ketenaga Kerjaan bagi karyawannya

ADHYAKSAPASURUAN- Beberapa Perusahaan di wilayah Kabupaten Pasuruan yang tidak tertib dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenaga kerjaan akan dilakukan pemanggilan oleh pihak BPJS Kabupaten Pasuruan. Seperti yang terjadi hari ini, Selasa (30/04/2019) pihak BPJS Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pasuruan dengan dasar surat kuasa meminta Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan untuk mendampingi pemanggilan salah satu perusahaan yang tidak tertib iuran.

Perusahan yang tidak tertib tersebut dipanggil ke Kejaksaan dan dilakukan mediasi terkait pembayaran iuran BPJS Ketenaga Kerjaan bagi karyawannya. Dalam mediasi tersebut dihadiri oleh Kapala Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan H. Muh Noor HK, SH., MH, Kepala Seksi DATUN, Tya Gita Prastiwi,SH.,MH, Anggota JPN, Pihak BPJS, dan Pihak Perusahaan yang terlibat.

Kepada tim media Adhyaksa Pasuruan Kasi DATUN mengungkapkan bahwa lembaga-lembaga pemerintah yang sudah melakukan MoU dengan Kajaksaan dibidang pendampingan hukum akan dilakukan pendampingan dan bantuan hukum secara berkala.

“Siapapun lembaganya yang sudah melakukan MoU dengan kami. Maka secara gratis tanpa dipungut biaya apapun akan kami berikan pendampingan dan bantun hukum”

Ia juga megungkapkan bahwa upaya pendampingannya dimaksudkan agar tidak ada lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang merugikan negara.

Selanjutnya, mediasi yang berlangsung kurang lebih 3 jam tersebut berjalan dengan baik dengan menghasilkan beberapa kesepakatan.

Salah satu staf BPJS juga mengungkapkan bahwa keberadaan JPN dalam melakukan pendampingan terhadap persoalan tidak tertibnya pembayaran iuran sangat membantu, Pasalnya, selama ini banyak sekali perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pasuruan yang tidak tertib membayar iuran.